Kalau Marvel punya Avengers Initiative, Indonesia punya Pahlawan Nasional Initiative.
Di sana, para Avengers bertugas menyelamatkan dunia dari kehancuran; di sini, pahlawan nasional sering justru dipilih dari mereka yang pernah menciptakan kehancuran, lalu dianggap berjasa karena berhasil mengendalikannya.
Dan kini, kandidat terbarunya: Bapak Soeharto.
Bapak pembangunan, bapak stabilitas, bapak segala bapak. Mantan presiden RI ke-2 ini kembali ramai dibicarakan karena wacana pemberian gelar pahlawan nasional.
Begitu wacana itu mencuat, negeri ini langsung pecah jadi dua kubu: yang mendukung dengan air mata nostalgia, dan yang menolak dengan nada moral tinggi.
Kubu pertama bicara soal “jasa besar”: swasembada pangan, infrastruktur, harga stabil, dan rasa aman (yang sebenarnya lebih mirip rasa takut). Kubu kedua bicara soal tragedi 1965, penculikan aktivis, pelanggaran HAM, pembungkaman pers, hingga kehancuran lingkungan akibat industrialisasi serampangan.
Tempo (2023) menulis, sebagian aktivis HAM seperti KontraS dan Imparsial menolak keras wacana itu karena pelanggaran masa Orde Baru belum diselesaikan. Tapi sebagian lainnya — termasuk organisasi veteran dan ormas konservatif — menyebut Soeharto sebagai pahlawan stabilitas yang berhasil “membangun negara dari reruntuhan komunis”.
Kalau ini film Marvel, Soeharto mungkin adalah Tony Stark versi Orde Baru: menciptakan senjata, menghancurkan separuh kota, tapi akhirnya disanjung karena menyelamatkan dunia dari ancaman yang ia bantu ciptakan sendiri.
Sungguh, skenario yang sempurna untuk dunia di mana moral dan politik bisa diproduksi ulang seperti reboot film superhero.
Ayo Dukung Pak Harto Jadi Pahlawan!!!
Saya pribadi mendukung penuh Soeharto jadi pahlawan nasional.
Serius. Serius banget dah pokoknya. Karena di negeri ini, dosa sejarah bukan alasan untuk dijauhi—itu malah bisa jadi tiket kehormatan.
Mari kita jujur, siapa lagi yang bisa memimpin negara selama 32 tahun dengan kombinasi antara pembangunan dan pembungkaman seindah itu?
Soeharto membangun bendungan, sawah, dan sistem ketakutan. Ia mencetak pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus membungkam ribuan suara rakyat yang menuntut keadilan. Ia menertibkan negara, sekaligus menertibkan pikiran.
Bukankah itu kepahlawanan versi paling efisien?
Ia mengajarkan kita bahwa demokrasi memang indah, tapi hanya untuk yang punya kekuasaan. Ironinya, banyak yang menolak Soeharto sekarang justru hidup nyaman di sistem yang lahir dari rahim Orde Baru.
Para politisi yang dulu berteriak “reformasi!” kini ada yang duduk di kursi kekuasaan sambil menandatangani izin tambang. Beberapa eks aktivis yang menolak kapitalisme kini memuji investasi. Sebagian senior jurnalis jangan-jangan yang dulu menolak sensor kini menjadi buzzer partai.
Dan mereka semua berseru lantang, “Jangan beri Soeharto gelar pahlawan!” — sambil mempraktikkan model kekuasaan yang sama.
Jadi kalau semua generasi pasca-Orde Baru ini masih hidup dengan logika Orde Baru, bukankah Soeharto pantas disebut pahlawan?
Beliau bukan sekadar pemimpin, tapi franchise kreator dari sistem yang masih berjalan hari ini. Tanpa Soeharto, mungkin kita tak akan tahu bagaimana rasanya menindas dengan tertib dan korupsi dengan tata krama.
Kalau Thanos membunuh setengah populasi demi “keseimbangan alam semesta”, Soeharto menyingkirkan jutaan orang demi “stabilitas nasional”.
Bedanya, Thanos mengaku dirinya jahat. Soeharto malah dipanggil “Bapak Pembangunan.”
Dalam semesta Marvel, mungkin ia sudah duduk sejajar dengan Captain America—bedanya, perisainya bukan vibranium, tapi aparat dan propaganda.
Pahlawan Dengan Dosa?
Jadi ingat kutipan dari Lord Suroso di meme video yang banyak bertebaran di media sosial.
"Dosa-dosa, mestinya gw dapet pahala, kan gw bangun negara ini untuk kalian... yah meskipun ada penggusurannya, dikit.."
Mari kita akui saja: pemberian gelar pahlawan nasional bukan lagi soal moral, tapi soal momentum.
Siapa yang sedang butuh simbol, siapa yang ingin menambal legitimasi politik—itulah yang menentukan siapa disebut pahlawan.
Kompas (2024) menulis, wacana Soeharto jadi pahlawan selalu muncul menjelang Hari Pahlawan atau tahun politik. Ini bukan kebetulan, tapi strategi. Sejarah adalah alat yang lentur: bisa ditulis ulang, dipotong, diedit, bahkan disulap jadi iklan nostalgia.
Maka, jangan kaget kalau nanti Soeharto benar-benar dinobatkan sebagai “Pahlawan Nasional.” Bukan karena kita sudah memaafkan, tapi karena kita sudah lupa.
Lihatlah bagaimana Sukarno dulu dicaci di akhir hidupnya, lalu disembah lagi di era berikutnya. Lihat pula bagaimana pelanggaran HAM 1998 kini hanya jadi hashtag musiman.
Di negeri ini, memori publik bekerja seperti algoritma TikTok: cepat naik, cepat hilang, tergantung tren.
Bukankah riuh rendah chaos berita politik akan terlupakan dengan disumpal berita bombastis lainnya?
Ariel Heryanto (2018) sudah bilang, Orde Baru tak pernah mati—ia cuma ganti wujud. Sekarang ia tampil dalam bentuk soft power, jargon pembangunan berkelanjutan, investasi ramah lingkungan, dan influencer (bayaran) politik yang tersenyum sambil menindas dengan nada santai.
Jadi, kalau nanti Soeharto benar-benar diberi gelar pahlawan, saya akan datang ke upacaranya. Saya akan berdiri tegak, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menulis status:
“Terima kasih, Pak Harto. Anda sudah mengajarkan bahwa kekuasaan bisa abadi, asal kita pintar membungkusnya dengan nostalgia.”
Karena, bukankah ini inti dari semua ini?
Kita bukan sedang memperdebatkan siapa pahlawan, tapi sedang menikmati kenyataan bahwa pahlawan dan penjahat hanyalah dua label yang dipasang tergantung siapa yang berkuasa.
Dan masyarakat Avengers kita—dari politisi, akademisi, sampai rakyat di kolom komentar—tampaknya sudah sepakat jadi tim yang sama:
Tim yang memuja stabilitas, tapi lupa bahwa stabilitas kadang dibangun dari rasa takut. Tim yang mencintai ketertiban, tapi alergi pada ingatan.
Maka, mari dukung Pak Harto jadi pahlawan. Bukan karena beliau benar, tapi karena beliau berhasil membuat kita percaya bahwa kebenaran itu milik antek Orba dan kroni-kroni nya.
Dan itu, kalau dipikir-pikir, memang prestasi yang biasa di luar.***
Referensi Singkat:
Tempo.co, Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto (2023)
Kompas.id, Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Kembali Mencuat (2024)
The Conversation Indonesia – Ariel Heryanto, Orde Baru Tidak Pernah Mati, Ia Hanya Berganti Wajah (2018)
Laporan KontraS & Imparsial (2022–2024) soal pelanggaran HAM dan belum tuntasnya kasus 1965–1998.
Komentar
Posting Komentar