Mungkin memang ada semacam alergi yang belum sembuh di tubuh gerakan progresif kita setiap kali mendengar kata “influencer.” Istilah itu, dalam banyak kepala yang terbentuk oleh romantisisme aktivisme klasik, segera diasosiasikan dengan segala yang dangkal, banal, dan terkooptasi oleh algoritma kapitalisme digital.
Maka ketika muncul sosok-sosok yang mengusung wacana keadilan sosial, kesetaraan gender, atau demokrasi radikal lewat media sosial—dan kemudian jadi viral—refleks pertama sebagian kalangan adalah curiga: “itu bukan gerakan sejati, mereka tidak memiliki agenda ideologis yang jelas untuk disalurkan. Mereka itu cuma kelas menengah tanpa arah.”
Namun, apakah benar semua yang viral otomatis kehilangan nilai politisnya? Bukankah dalam dunia yang kini dikendalikan oleh atensi, justru ruang viral itulah medan baru pertarungan ideologis?
Tulisan Indoprogress tentang “Aksi Para Aktivis 178 dan Problem Gerakan Kelas Menengah” https://indoprogress.com/2025/10/aksi-para-aktivis-178-dan-problem-gerakan-kelas-menengah/ memotret kegelisahan itu dengan cukup jernih: bahwa ada problem struktural dalam munculnya aktivisme digital yang banyak diisi kelas menengah urban. Tapi justru di sinilah paradoksnya—ketika kritik itu berupaya membongkar relasi kuasa baru, ia tanpa sadar kembali menghidupkan kecurigaan lama yang telah membuat gerakan kiri Indonesia berkali-kali lumpuh oleh puritanisme moral. Bahwa hanya gerakan tertentu yang sah disebut “progresif”, hanya metode tertentu yang “otentik”, dan hanya suara tertentu yang “tulen” membela rakyat.
Padahal, kalau kita tarik ke belakang secara materialis juga, semua kelas menengah yang dicurigai, justru sebagian dari mereka adalah yang mempelopori gerakan sosial. Siapa itu pelajar berduit yang turun ke basis buruh, mengorganisir dan melakukan pemogokan hingga menanamkan benih kesadaran politik pada buruh pabrik? siapa itu pemuda desa yang rela menggadai isi barang di rumahnya demi ongkos sehari-hari mendampingi petani merebut lahan kosong dengan perhutani?
Kelas menengah yang dicurigai itu bernama influencer. Fenomena membesarnya influencer, kita mesti bedakan saat ini mana influencer buzzer pemerintah dan influencer progresif—yang bisa mengangkat isu kekerasan negara, eksploitasi kerja, atau dominasi oligarki ke jutaan audiens—adalah kemajuan yang tidak kecil.
Sepuluh tahun lalu, saat aktivis masih saling tunjuk di lapangan karena bendera di lapangan banyak banget, beberapa aktivis lainnya berani masuk ke ranah digital meskipun saat itu belum dikenal istilah viral, trending atau fyp.
Kini, ada upaya menganyam wacana bersama, membangun solidaritas lintas isu, dan menciptakan jangkauan publik yang sebelumnya mustahil dicapai hanya lewat diskusi-diskusi ruang kecil yang eksklusif, meskipun bukan lahir dari tradisi orang yang mengerti "pro agenda kelas pekerja", langsung dilabeli "bukan gerakan yang kita banget."
Gerakan influencer progresif mungkin belum revolusioner, tapi mereka membuka kanal baru bagi politik kesadaran—di tengah masyarakat yang lebih akrab dengan scroll ketimbang manifesto. Dalam logika Marxis, perubahan alat produksi mengubah bentuk kesadaran. Maka di era post truth ala-ala bacot di kolom komentar, alat produksinya adalah algoritma, dan ruang perjuangan itu ya di sana: di layar, di feed, di ruang yang dianggap remeh tapi membentuk opini publik setiap detik.
Kritik terhadap gerakan influencer dan NGO yang dianggap eksklusif sesungguhnya menarik, tapi sering terjebak dalam logika lama: seolah-olah ada pemisahan murni antara “gerakan rakyat sejati” dan “gerakan borjuis palsu.” Ini mengulang narasi “gerakan kita vs gerakan mereka,” yang dulu pernah memecah gerakan sosial di banyak negara. Padahal, dalam konteks kapitalisme lanjut, bentuk-bentuk perjuangan tak lagi bisa dikelompokkan secara steril. NGO dan influencer sama-sama muncul sebagai hasil dari kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan, dan dari kerapuhan partai politik dalam memainkan fungsi ideologisnya.
Maka, menilai mereka dengan kacamata eksklusivitas justru melahirkan penyakit lama: purifikasi moral yang membuat gerakan sosial kehilangan kemampuan dialektisnya. Kita sibuk menegaskan siapa yang lebih progresif dan lagi-lagi "bukan pro agenda kelas pekerja, tapi lupa membaca bagaimana oligarki memantapkan kekuasaannya di ruang ekonomi-politik yang lebih luas. Di tengah elite politik yang pandai meniru simbol reformasi sambil menegakkan praktik predatorik, kita justru terseret dalam ritual saling menegasikan.
Seandainya kita membaca gerakan sosial bukan sebagai entitas moral, tapi sebagai proses material yang terus berkontradiksi, mungkin kita akan lebih sabar dalam menafsir kemunculan bentuk-bentuk baru perlawanan.
Biar semakin liar, saya akan meminjam tokoh kolot posmodern, Derrida pernah menulis bahwa dekonstruksi bukan soal meruntuhkan, tapi mendengarkan yang selama ini dikeluarkan dari wacana. Dan barangkali, “influencer progresif” adalah yang selama ini dikeluarkan dari kamus gerakan kiri klasik, hanya karena bentuknya tidak sesuai dengan estetika perjuangan yang kita puja.
Dekonstruksi membantu kita memahami bahwa otentisitas gerakan bukan sesuatu yang tetap, tapi efek dari pertarungan makna di tiap konteks sejarahnya. Maka, menuntut agar setiap bentuk perlawanan harus sesuai dengan format teori kritis abad ke-20 adalah bentuk lain dari ahistorisisme: sebuah kegagalan untuk memahami dinamika material zaman ini.
Bukankah Gramsci sudah bilang, setiap zaman melahirkan intelektual organiknya sendiri? Dan hari ini, mereka mungkin bukan pemimpin partai atau penggerak serikat, melainkan pembuat konten yang menyeberangkan gagasan emansipasi lewat potongan video 60 detik.
Gerakan sosial tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai mobilisasi massa di ruang fisik. Ia kini menjelma sebagai networked movement, seperti jaringan longgar yang tak punya pusat tunggal, tapi bergerak cepat menembus ruang digital. Gerakan semacam ini tentu rentan cooptation, tapi juga punya daya hidup baru yang sulit dimatikan. Di sinilah tantangan kita: bukan menolaknya, tapi mengkritiknya sambil tetap mengakui potensinya.
Yang lebih berbahaya dari kooptasi kapitalisme bukanlah popularitas, tapi kemandegan refleksi. Ketika sebagian kiri menolak bentuk gerakan baru hanya karena ia lahir dari ruang yang tidak “suci,” mereka justru sedang meneguhkan hegemoni lama. Karena kapitalisme sangat menyukai lawan yang kaku: yang sibuk menjaga moralitas, bukan membongkar struktur.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan bentuk gerakan sebagai totem ideologis. Yang penting bukan bentuknya, melainkan bagaimana ia mampu menumbuhkan kesadaran kelas—walau itu terjadi di ruang yang paling banal sekalipun. Jika sebuah video singkat tentang pekerja logistik bisa membuka mata seribu orang tentang relasi eksploitatif yang tak terlihat, bukankah itu sudah langkah progresif, meski tak revolusioner?
Gerakan sosial tidak pernah tumbuh dari kesempurnaan, tapi dari kontradiksi. Dan mungkin, gerakan influencer progresif adalah kontradiksi yang sedang mencari bentuknya sendiri. Ia lahir dari kelas menengah urban yang goyah antara kenyamanan dan keresahan, antara keinginan tampil dan dorongan untuk berubah. Tapi justru di situlah potensi emansipasinya—karena setiap kesadaran politik lahir dari kegelisahan yang paling pribadi sebelum menjelma menjadi universal.
Maka, daripada terus-menerus menanyakan apakah misalnya Ferry Irwandi dan Jerome Polin cukup kiri, lebih baik kita bertanya: bagaimana kita, bersama mereka, bisa menjadikan ruang digital sebagai ladang dialektika baru—bukan sekadar arena tontonan, tapi ruang produksi kesadaran. Karena pada akhirnya, sebagaimana sejarah selalu ajarkan, revolusi tidak datang dari tempat yang kita anggap suci. Ia muncul dari reruntuhan, dari kebisingan, dari percakapan yang tak selesai. Dan mungkin, dari video yang semula hanya dianggap “konten.”***
Referensi Bacaan:
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (1971).
Karl Marx, The German Ideology (1846).
Jacques Derrida, Of Grammatology (1976).
Franco “Bifo” Berardi, The Soul at Work: From Alienation to Autonomy (2009).
Jodi Dean, Crowds and Party (2016).
Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (2012).
Nick Srnicek, Platform Capitalism (2017).
Penulis: Rozi H.
Komentar
Posting Komentar