Pahlawan di Negeri yang Tak Punya Ingatan

Tiba-tiba lawak.  

Kadang sejarah terasa seperti sebuah lelucon panjang yang tidak pernah tamat, seperti sinetron dengan plot yang terus diulang tapi para pemainnya berganti wajah. Tahun 2025, kita menyaksikan babak baru dari serial “Indonesia Hebat”: pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dan entah bagaimana, dalam daftar yang sama, ada juga nama Marsinah, buruh perempuan yang mati mengenaskan karena melawan ketidakadilan pada masa yang sama.

Siapa yang menulis naskahnya, tapi naskah ini jelas punya selera humor yang tinggi—dan gelap. Sebab bagaimana mungkin sejarah yang berdiri di dua kutub bisa disatukan dalam satu piagam kehormatan yang sama? Seolah-olah negara sedang bercanda sambil menepuk bahu rakyatnya, berkata: “Sudahlah, semua punya jasa. Pelaku dan korban pun bisa berdamai—asal sudah wafat.”

Di masa Orde Baru, Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, julukan yang bahkan kini masih terngiang di telinga sebagian orang tua kita dengan nada nostalgia. Memang, ekonomi tumbuh pesat di masa itu. 

Data BPS menunjukkan pada dekade 1980-an, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% per tahun, angka yang mengesankan. Jalan-jalan dibangun, sawah dibentangkan, dan harga sembako relatif stabil. Tapi di bawah karpet pembangunan itu, suara-suara kecil disapu bersih.

Majalah Time (edisi 1999) pernah menyebut kekayaan keluarga Soeharto mencapai US$15 miliar—angka yang bahkan tak terbayangkan oleh rakyat yang masih antre beras raskin waktu itu. Transparency International menobatkannya sebagai “koruptor terbesar abad ke-20”. Tapi rupanya di negeri ini, gelar “terbesar” bisa diterjemahkan dengan cara yang fleksibel. Hari ini koruptor terbesar bisa juga berarti pahlawan terbesar—tinggal tunggu waktu dan upacara bendera.

Di sisi lain, Marsinah, buruh perempuan dari pabrik arloji PT Catur Putra Surya, hanyalah seorang pekerja biasa yang berani menuntut hak. Ia memperjuangkan kenaikan upah Rp700 per hari, sesuatu yang bahkan tak cukup untuk beli sebungkus rokok hari ini. Tapi keberaniannya dibalas dengan penyiksaan dan kematian pada Mei 1993. Mayatnya ditemukan di hutan, penuh luka. Kasusnya menjadi simbol perjuangan kelas bawah melawan kekuasaan yang terlalu besar untuk disentuh.

Ketika negara menobatkan Marsinah sebagai pahlawan nasional, semua setuju untuk nilai perjuangan kemanusiaan. Akhirnya, keadilan sejarah sedikit dipulihkan. Tapi kemudian saya membaca daftar yang sama—dan di sana tertulis nama Soeharto. Rasanya seperti membaca puisi Wiji Thukul yang diubah jadi iklan pembangunan: puitis tapi kehilangan rasa.

Setelah lebih dari dua dekade reformasi, kita mengira kebebasan akan otomatis melahirkan keadilan. 

Tapi data justru menunjukkan paradoks yang pahit. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, jumlah kasus korupsi dalam dua dekade terakhir mencapai lebih dari 1.500 kasus, dengan kerugian negara hampir Rp60 triliun. Jumlah itu jauh lebih besar dari era Orde Baru—yang korupsinya memang lebih tersentralisasi, tapi kini justru menyebar seperti franchise di setiap daerah.

Dan soal pelanggaran HAM? Data Komnas HAM menunjukkan hingga 2025, setidaknya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas, termasuk tragedi 1965, Talangsari, Tanjung Priok, dan Marsinah sendiri. Bahkan pada 2023, terjadi lebih dari 180 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan jurnalis.

Kita berteriak menumbangkan Orde Baru agar manusia tidak lagi dibungkam, tapi kini orang dibungkam dengan cara yang lebih halus: lewat pasal-pasal karet, doxing, atau ancaman digital.

Jadi, kalau Soeharto dulu membungkam lewat senjata, kini kita membungkam lewat engagement rate. Bedanya cuma medium, bukan niat.

Kita membayangkan di alam sana, Marsinah mungkin sedang menatap ke bawah, lalu bertanya pelan,

“Jadi, setelah 30 tahun, apa yang berubah?”

Mungkin kita akan menjawab, “Sekarang kamu sudah diakui, Marsinah. Tapi suara-suaramu masih kami bisukan lewat algoritma.”

Ironisnya, pengangkatan ini justru menunjukkan bahwa negara tidak pernah benar-benar belajar dari luka. Ia hanya belajar mengatur narasi. Mungkin benar—hari ini, makna pahlawan bergeser dari keberanian melawan ketidakadilan menjadi keberanian menahan kritik.

Dan siapa tahu, lima tahun lagi, nama-nama lain yang dulu kita kutuk juga akan diangkat dengan dalih “rekonsiliasi sejarah.”

Kita mungkin akan melihat poster besar bertuliskan:

“Pahlawan Nasional: Harmoni di Atas Borok Negara.”

Dalam banyak hal, pengangkatan Soeharto dan Marsinah ini terasa seperti pengakuan negara bahwa mereka berdua sama-sama “jasa besar”—meskipun pada arah yang berlawanan. Tapi mungkin inilah bentuk kejujuran paling tidak sengaja dari bangsa ini: bahwa kebaikan dan keburukan memang selalu berjalan beriringan dalam sejarah Indonesia. Kita hanya pandai mengganti kostum tokohnya.

Albert Camus pernah menulis, “The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”

Marsinah sudah melakukannya. Ia bebas bahkan dalam kematian.

Sementara Soeharto—ia bebas bahkan dari pengadilan.

Dulu, kita menumbangkan Orde Baru dengan harapan lahirnya keadilan sosial. Tapi dua puluh tahun kemudian, indeks ketimpangan sosial (Gini Ratio) masih di atas 0,38, dan 10% orang terkaya menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Jalan tol memang semakin banyak, tapi jalan menuju keadilan masih macet di lampu merah yang sama: kekuasaan.

Jadi, ketika negara berkata bahwa keduanya adalah pahlawan, mungkin kita memang harus belajar tersenyum seperti rakyat yang sudah terlalu sering dikhianati.

Karena di negeri ini, sejarah bukan ditulis oleh pemenang—tapi oleh panitia upacara.

Soeharto kini pahlawan nasional. Marsinah pun pahlawan nasional.

Keduanya disatukan dalam bingkai yang sama, seolah-olah sejarah bisa disetrika rata seperti kemeja putih upacara. Tapi mungkin justru di situlah letak kejujuran pahitnya: bahwa bangsa ini belum siap menghadapi masa lalunya, jadi ia memilih mengubah luka menjadi plakat.

Dan kelak, kalau ada anak sekolah yang bertanya,

“Pak, siapa Marsinah? Dan siapa Soeharto?”

Mungkin guru akan tersenyum, lalu menjawab ringan,

“Keduanya pahlawan, Nak. Bedanya, yang satu mati karena menentang kekuasaan, yang satu dikenang karena tak tergantikan oleh kekuasaan.”

Dan bel sekolah pun berbunyi. Sejarah pun kembali masuk kelas, siap diajarkan dengan wajah yang sudah disamarkan.***

Penulis : Rozi H.