Kerusuhan yang belakangan terjadi, bahkan penjarahan rumah pejabat, langsung diberi cap: rakyat berperilaku teroris dan makar. Dari sini biasanya logika negara bergerak cepat: karena ada teror, maka negara sah mengambil langkah darurat, bahkan darurat militer.
Darurat militer adalah keadaan ketika pemerintahan sipil dinyatakan tidak mampu mengendalikan situasi, lalu fungsi pemerintahan (terutama keamanan dan hukum) diambil alih oleh militer. Dalam kondisi ini, hak-hak sipil yang dimiliki rakyat biasanya dibatasi ketat: jam malam, pembatasan media, pelarangan demonstrasi, penangkapan tanpa proses hukum normal, hingga pengadilan militer untuk warga sipil.
Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Siapa yang dimaksud rakyat? Apakah rakyat yang sehari-hari antre minyak goreng, membayar pajak yang terus naik, menanggung harga beras yang kian melambung, dan dibungkam buzzer setiap kali bersuara? Atau rakyat yang tertangkap kamera melakukan provokasi, merusak fasilitas negara, yang ternyata oknum aparat berseragam sipil?
Makna “rakyat” dipecah dua: rakyat nyata yang tertindas dan rakyat rekayasa yang diprovokasi. Negara cenderung memilih yang kedua untuk menjustifikasi tindakan represif. Maka label “teroris” yang dilekatkan pada rakyat justru harus dibalik: yang lebih dahulu meneror rakyat adalah kebijakan negara itu sendiri.
Negara dan Hantu Pahlawan
Di Indonesia dengan konteks yang berbeda, pada tahun 1957 Presiden Soekarno pernah menetapkan darurat militer untuk merespons pemberontakan daerah (PRRI/Permesta). Lalu pada tahun 2003–2004, Aceh berada di bawah status darurat militer dalam operasi melawan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
Dalam sejarahnya, Negara selalu pandai menciptakan hantu. Hantu itu adalah figur yang dijanjikan akan membawa stabilitas. Pasca tahun 1965, hantu itu bernama Soeharto. Tahun 1998, ia hadir dalam wujud tokoh-tokoh elit reformasi. Elit politik yang diharapkan mampu membawa arah bangsa ke jalan keadilan sosial, ternyata malah membawa nasib ke tepian gagal. Dan kini, pola yang sama berulang: rakyat diarahkan untuk merindukan seorang penyelamat yang bisa mengakhiri kekacauan.
Tetapi seperti semua hantu, ia hanya bayangan. Figur-figur itu lahir bukan dari rahim rakyat, melainkan dari perebutan kekuasaan elit di lingkaran oligarki. Yang dijual adalah imajinasi stabilitas, tetapi yang nyata adalah konsolidasi kepentingan sempit. Dengan kata lain, kerinduan rakyat dipandu untuk jatuh pada jebakan yang sama: menyerahkan nasib pada elit.
Pelajaran yang Belum Selesai
Beberapa mantan aktivis ’98 menyimpan penyesalan kolektif. Reformasi memang menumbangkan rezim lama, tetapi kekuasaan jatuh ke tangan elit baru. Demokrasi rakyat justru diperdagangkan dalam pasar liberal yang dikendalikan oligarki. Apa yang disebut supremasi sipil tak pernah benar-benar kokoh, karena ruang sipil terus dilemahkan, baik oleh militerisasi maupun oleh liberalisasi.
Kini, ancaman darurat militer memperlihatkan paradoks yang sama. Di satu sisi, rakyat dipaksa takut pada kerusuhan, padahal kerusuhan itu bisa diprovokasi aparat sendiri. Di sisi lain, rakyat digiring untuk mencari figur penyelamat, padahal figur itu hanya pengulangan dari elit yang sudah lama menjauh dari rakyat.
Membalik Jebakan
Karena itu, demokrasi hanya bisa dipertahankan dengan cara mendekonstruksi seluruh jebakan ini. Rakyat harus berani membalik makna yang dipaksakan negara:
Teror bukan datang dari rakyat, melainkan dari negara yang mengabaikan rakyat.
Pahlawan bukan figur tunggal, melainkan kesadaran kolektif rakyat itu sendiri. Stabilitas bukan hasil darurat militer, melainkan supremasi sipil yang dijaga dari kooptasi oligarki.
Jika jebakan ini tidak dibongkar, maka sejarah hanya berulang: kekuasaan berpindah dari elit lama ke elit baru, sementara rakyat tetap jadi korban. Dialektika demokrasi harus diteruskan, bukan berhenti pada satu figur atau satu momentum.
Bila konsolidasi di tingkat elit sudah memenuhi win-win solution dan darurat militer jadi diberlakukan. Bisa saja tulisan seperti ini dan sejenis lainnya akan dibredel dan saya ditangkap.
Dengan demikian, ancaman darurat militer hari ini harus dibaca bukan sebagai solusi, melainkan sebagai peringatan: bahwa demokrasi hanya selamat jika rakyat berani menolak logika ketakutan yang direkayasa.***
Penulis: Rozi H.
Komentar
Posting Komentar