Langsung ke konten utama

Darurat Militer? Membaca Ulang Rakyat, Teror dan Hantu Stabilitas

Kerusuhan yang belakangan terjadi, bahkan penjarahan rumah pejabat, langsung diberi cap: rakyat berperilaku teroris dan makar. Dari sini biasanya logika negara bergerak cepat: karena ada teror, maka negara sah mengambil langkah darurat, bahkan darurat militer.

Darurat militer adalah keadaan ketika pemerintahan sipil dinyatakan tidak mampu mengendalikan situasi, lalu fungsi pemerintahan (terutama keamanan dan hukum) diambil alih oleh militer. Dalam kondisi ini, hak-hak sipil yang dimiliki rakyat biasanya dibatasi ketat: jam malam, pembatasan media, pelarangan demonstrasi, penangkapan tanpa proses hukum normal, hingga pengadilan militer untuk warga sipil.

Namun, justru di sinilah letak persoalannya. Siapa yang dimaksud rakyat? Apakah rakyat yang sehari-hari antre minyak goreng, membayar pajak yang terus naik, menanggung harga beras yang kian melambung, dan dibungkam buzzer setiap kali bersuara? Atau rakyat yang tertangkap kamera melakukan provokasi, merusak fasilitas negara, yang ternyata oknum aparat berseragam sipil?

Makna “rakyat” dipecah dua: rakyat nyata yang tertindas dan rakyat rekayasa yang diprovokasi. Negara cenderung memilih yang kedua untuk menjustifikasi tindakan represif. Maka label “teroris” yang dilekatkan pada rakyat justru harus dibalik: yang lebih dahulu meneror rakyat adalah kebijakan negara itu sendiri.

Negara dan Hantu Pahlawan

Di Indonesia dengan konteks yang berbeda, pada tahun 1957 Presiden Soekarno pernah menetapkan darurat militer untuk merespons pemberontakan daerah (PRRI/Permesta). Lalu pada tahun 2003–2004, Aceh berada di bawah status darurat militer dalam operasi melawan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Dalam sejarahnya, Negara selalu pandai menciptakan hantu. Hantu itu adalah figur yang dijanjikan akan membawa stabilitas. Pasca tahun 1965, hantu itu bernama Soeharto. Tahun 1998, ia hadir dalam wujud tokoh-tokoh elit reformasi. Elit politik yang diharapkan mampu membawa arah bangsa ke jalan keadilan sosial, ternyata malah membawa nasib ke tepian gagal. Dan kini, pola yang sama berulang: rakyat diarahkan untuk merindukan seorang penyelamat yang bisa mengakhiri kekacauan.

Tetapi seperti semua hantu, ia hanya bayangan. Figur-figur itu lahir bukan dari rahim rakyat, melainkan dari perebutan kekuasaan elit di lingkaran oligarki. Yang dijual adalah imajinasi stabilitas, tetapi yang nyata adalah konsolidasi kepentingan sempit. Dengan kata lain, kerinduan rakyat dipandu untuk jatuh pada jebakan yang sama: menyerahkan nasib pada elit.


Pelajaran yang Belum Selesai

Beberapa mantan aktivis ’98 menyimpan penyesalan kolektif. Reformasi memang menumbangkan rezim lama, tetapi kekuasaan jatuh ke tangan elit baru. Demokrasi rakyat justru diperdagangkan dalam pasar liberal yang dikendalikan oligarki. Apa yang disebut supremasi sipil tak pernah benar-benar kokoh, karena ruang sipil terus dilemahkan, baik oleh militerisasi maupun oleh liberalisasi.

Kini, ancaman darurat militer memperlihatkan paradoks yang sama. Di satu sisi, rakyat dipaksa takut pada kerusuhan, padahal kerusuhan itu bisa diprovokasi aparat sendiri. Di sisi lain, rakyat digiring untuk mencari figur penyelamat, padahal figur itu hanya pengulangan dari elit yang sudah lama menjauh dari rakyat.

Membalik Jebakan

Karena itu, demokrasi hanya bisa dipertahankan dengan cara mendekonstruksi seluruh jebakan ini. Rakyat harus berani membalik makna yang dipaksakan negara:

Teror bukan datang dari rakyat, melainkan dari negara yang mengabaikan rakyat.

Pahlawan bukan figur tunggal, melainkan kesadaran kolektif rakyat itu sendiri. Stabilitas bukan hasil darurat militer, melainkan supremasi sipil yang dijaga dari kooptasi oligarki.

Jika jebakan ini tidak dibongkar, maka sejarah hanya berulang: kekuasaan berpindah dari elit lama ke elit baru, sementara rakyat tetap jadi korban. Dialektika demokrasi harus diteruskan, bukan berhenti pada satu figur atau satu momentum.

Bila konsolidasi di tingkat elit sudah memenuhi win-win solution dan darurat militer jadi diberlakukan. Bisa saja tulisan seperti ini dan sejenis lainnya akan dibredel dan saya ditangkap.

Dengan demikian, ancaman darurat militer hari ini harus dibaca bukan sebagai solusi, melainkan sebagai peringatan: bahwa demokrasi hanya selamat jika rakyat berani menolak logika ketakutan yang direkayasa.***

Penulis: Rozi H.


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tenang Bukan Berarti Kebal: "Membongkar Stoikisme Ferry Irwandi”

" Saya siap menghadapi semuanya, saya tidak pernah dididik jadi pengecut atau penakut. Saya sampaikan satu hal, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara," kata Ferry melalui unggahannya di akun Instagram @irwandiferry. Ferry Irwandi muncul sebagai konten kreator publik di media sosial dan kadang di televisi, tepat ketika masyarakat merasa cemas dengan situasi politik dan sosial. Ia bukan sekadar influencer progresif; ia menjadi suara yang menyalurkan keresahan kolektif, menenangkan sekaligus menuntun pengikutnya untuk merenung di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Gaya bicaranya yang tenang dan terukur memberi kesan bahwa ia mampu membaca situasi negeri dengan cermat, mengayunkan logika dan emosi secara seimbang. Stoikisme: Tenang tapi Tetap Peduli Pengendalian diri dan ketenangan sering dikaitkan dengan stoikisme, filosofi yang mengajarkan cara mengendalikan emosi dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.  Seperti dijelaskan Ferry di  Kanal YouTube miliknya, stoikisme buka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Influencer Progresif dan Luka Lama Gerakan Sosial : Sebuah Tanggapan Tulisan

Mungkin memang ada semacam alergi yang belum sembuh di tubuh gerakan progresif kita setiap kali mendengar kata “influencer.” Istilah itu, dalam banyak kepala yang terbentuk oleh romantisisme aktivisme klasik, segera diasosiasikan dengan segala yang dangkal, banal, dan terkooptasi oleh algoritma kapitalisme digital.  Maka ketika muncul sosok-sosok yang mengusung wacana keadilan sosial, kesetaraan gender, atau demokrasi radikal lewat media sosial—dan kemudian jadi viral—refleks pertama sebagian kalangan adalah curiga: “itu bukan gerakan sejati, mereka tidak memiliki agenda ideologis yang jelas untuk disalurkan. Mereka itu cuma kelas menengah tanpa arah.” Namun, apakah benar semua yang viral otomatis kehilangan nilai politisnya? Bukankah dalam dunia yang kini dikendalikan oleh atensi, justru ruang viral itulah medan baru pertarungan ideologis? Tulisan Indoprogress tentang “Aksi Para Aktivis 178 dan Problem Gerakan Kelas Menengah” https://indoprogress.com/2025/10/aksi-para-aktivis-178-...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ironi Solidaritas: Aktivis, Borjuis dan Kita

Kita sering memulai dari buku. Dari Marx yang bicara tentang kelas, dari Kropotkin yang mengidealkan solidaritas, dari Lenin yang menekankan disiplin partai, sampai Derrida yang mengajarkan dekonstruksi terhadap segala struktur mapan.  Di halaman-halaman itu, dunia tampak jelas: ada yang menindas, ada yang ditindas; ada solidaritas, ada pengkhianatan. Jika teori dijalankan, maka perubahan besar bisa lahir. Namun, begitu teori itu masuk ke dunia nyata, ia seperti mengalami gempa.  Siapa yang menyangka dari peristiwa sepele: Pengalaman pahit memang bila seonggok charger HP baru ditukar seenaknya dengan yang sudah usang.  Anehnya, orang-orang di sekitar malah membela si penukar—hanya karena ia teman dekat. Solidaritas yang katanya “setia kawan” ternyata hanya berlaku untuk melindungi kawan yang salah, bukan untuk menegakkan prinsip. Hal yang remeh padahal. Yang bikin sedih adalah, mereka adalah anggota serikat buruh-merah yang pasti hafal luar-dalam teori progresif. Di titik...
Posting Komentar
Baca selengkapnya