“Antara Jakarta dan Kathmandu: Dekonstruksi Gerakan Anak Muda, Kesenjangan Sosial, dan Politik Elit”

 Pendahuluan

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk paling nyata dari artikulasi politik rakyat terhadap negara. Dalam banyak kasus, pemuda selalu tampil sebagai motor penggerak perlawanan. Dari perlawanan kolonial sampai gerakan mahasiswa 1998 di Indonesia. Lalu muncul demonstrasi Gen-Z di Nepal pada 2025 dengan pola yang muncul relatif serupa: anak muda menjadi subjek kolektif yang menantang tatanan yang dianggap tidak adil. 

Esai ini mencoba membandingkan dinamika demonstrasi di Nepal dan Indonesia dengan menekankan pada peran pemuda, kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan, kelemahan partai politik penguasa, hingga transformasi media sosial sebagai arena kontestasi. Pada akhirnya, pendekatan dekonstruksi akan digunakan untuk membongkar lapisan-lapisan wacana yang mengitari gerakan tersebut.

Anak Muda sebagai Motor Perlawanan

Sejarah Indonesia mencatat peran penting anak muda dalam setiap fase perubahan. Pada era kolonial, Sumpah Pemuda 1928 menjadi simbol kesadaran nasional yang lahir dari semangat mahasiswa dan pelajar. Pada masa revolusi kemerdekaan, kelompok pemuda menjadi aktor utama dalam mendesak proklamasi 17 Agustus 1945. Puncaknya, pada 1998, mahasiswa dan pemuda kembali memainkan peran sentral dalam menjatuhkan rezim Orde Baru. Ingatan kolektif inilah yang mengukuhkan posisi pemuda sebagai “kekuatan moral” bangsa. Pramoedya Ananta Toer pernah menulis, “Selama pemuda masih punya idealisme, negeri ini tidak akan mati.” Kutipan itu merefleksikan keyakinan bahwa pemuda adalah energi sejarah yang terus memperbarui bangsa.

Di Nepal, dialektika historisnya juga menunjukkan hal serupa. Perlawanan mahasiswa terhadap monarki absolut pada 1990-an hingga pergolakan menentang korupsi elit politik pasca-perang saudara menegaskan posisi pemuda sebagai aktor transformatif. 

Gelombang demonstrasi 2025, yang dipimpin oleh generasi Z, lahir dari ketidakpuasan terhadap praktik korupsi, kesenjangan, dan bahkan kebijakan negara yang mencoba membatasi kebebasan digital. Sama seperti Indonesia 1998, Nepal 2025 memperlihatkan bagaimana energi muda bisa mengguncang legitimasi politik yang mapan.

Jiwa Pemberani: Perspektif Psikoanalisis dan Psikososial

Mengapa anak muda berani mengambil risiko turun ke jalan? Secara psikososial, usia 15–30 adalah fase eksplorasi identitas, sebagaimana dikemukakan Erik Erikson dalam tahap “identity vs role confusion.” Pada fase ini, hasrat untuk mencari jati diri dan peran sosial sangat kuat, sehingga keterlibatan dalam aksi kolektif menjadi sarana menemukan makna hidup.

Dari perspektif psikoanalitik, keberanian pemuda dapat dibaca sebagai ekspresi hasrat (desire) yang ingin diakui secara sosial. Ego mereka mendorong keinginan untuk tampil sebagai pemimpin atau simbol perlawanan, sementara superego masyarakat memberi legitimasi moral. 

Tidak heran bila anak muda lebih berani menantang aparat, mengorganisir protes, bahkan mengorbankan diri. Hasrat heroik ini sering berujung pada lahirnya ikon-ikon gerakan—dari mahasiswa reformasi di Indonesia hingga figur-figur Gen-Z Nepal yang viral di media sosial.

Jurang Sosial-Ekonomi: Pejabat vs Rakyat

Persoalan utama yang mendorong protes di kedua negara adalah jurang antara kehidupan elite negara dan rakyat biasa.

Di Indonesia, upah minimum provinsi pada 2025 masih berkisar Rp 5,3 juta di Jakarta, dengan banyak daerah jauh lebih rendah. Sementara itu, anggota DPR mendapat gaji pokok, tunjangan, serta fasilitas lain yang nilainya puluhan juta per bulan. Ketimpangan ini semakin kontras ketika harga kebutuhan pokok melonjak dan rakyat kecil merasakan kesulitan ekonomi.

Di Nepal, kondisi serupa terjadi. Upah minimum buruh ditetapkan sekitar NPR 19.550 per bulan, angka yang sangat terbatas untuk kebutuhan dasar. Sebaliknya, pejabat negara menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas yang jauh lebih besar. Jurang kesejahteraan inilah yang menjadi bahan bakar protes: rakyat melihat elit hidup dalam kenyamanan, sementara rakyat jelata berjuang untuk bertahan hidup.

Baik di Nepal maupun Indonesia, protes bukan hanya soal angka nominal, melainkan tentang simbol ketidakadilan. Perbedaan gaji menjadi “metafora politik” bagi kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Keterbatasan Ideologi Partai Penguasa

Kelemahan partai politik dalam merespons tuntutan rakyat terlihat jelas di kedua negara.

Nepal mengalami fragmentasi politik yang parah. Partai-partai besar terjebak dalam perebutan kekuasaan dan patronase, sehingga gagal memberikan solusi struktural. Akibatnya, generasi muda menilai elit politik sebagai “nepo-elite” yang lebih sibuk dengan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat.

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Koalisi partai-partai besar yang berkuasa lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi investor, politik dan keamanan tanpa benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. 

Ketika protes pecah, pemerintah cenderung merespons dengan pendekatan keamanan ketimbang reformasi kebijakan. Situasi ini memperkuat kesan bahwa partai-partai penguasa di kedua negara belum mampu meredam amarah rakyat secara substantif.

Media Sosial sebagai Arena Perlawanan

Salah satu perbedaan mencolok antara Nepal dan Indonesia adalah medan digital yang menopang perlawanan.

Di Nepal, demonstrasi Gen-Z sangat bergantung pada platform digital. Penggunaan Discord, TikTok, dan Instagram menjadi sarana utama mengorganisir aksi. Viralitas menjadi strategi efektif untuk membangun solidaritas dan menekan pemerintah. Bahkan, isu pelarangan platform tertentu justru memantik demonstrasi lebih besar, menunjukkan betapa media sosial sudah melekat dalam kehidupan politik generasi muda Nepal.

Indonesia memiliki pola yang lebih hibrida. Media sosial tetap krusial—Twitter/X, Instagram, TikTok menjadi ruang mobilisasi—namun masih dilengkapi dengan jaringan offline yang kuat: kampus, serikat buruh, organisasi masyarakat sipil. Tradisi lama mobilisasi kolektif membuat demonstrasi di Indonesia memiliki daya tahan yang berbeda, walaupun tetap bergantung pada viralitas digital untuk mendapat dukungan nasional dan internasional.

Perbedaan mendasar: di Nepal, protes digital-native menjadi ciri khas; di Indonesia, digital dan tradisi jalanan berpadu, menciptakan bentuk gerakan yang lebih kompleks.

Analisis Dekonstruksi: Membongkar Wacana simbol media sosial dan krisis ekonomi

Pendekatan dekonstruksi membantu melihat bahwa narasi tentang protes tidak sesederhana “pemuda melawan pejabat.”

Pertama, elit sering membingkai pemuda sebagai “ancaman keamanan,” sedangkan gerakan pemuda membingkai diri sebagai “penjaga moral bangsa.” Dua narasi ini saling berlawanan, namun keduanya bekerja untuk tujuan politis: negara untuk mempertahankan legitimasi, pemuda untuk merebut simpati publik.

Kedua, simbol-simbol budaya pop—dari kutipan Pramoedya hingga meme anime—bukan sekadar hiburan, tetapi praktik politik yang menantang wacana formal negara. Di sini, politik diproduksi melalui bahasa sehari-hari yang mudah diakses.

Ketiga, media sosial tidak netral. Arsitektur platform yang mendorong viralitas membentuk gaya protes tertentu: singkat, visual, emosional. 

Ini menguntungkan narasi cepat, tetapi bisa merugikan diskusi mendalam. Negara juga memanfaatkan logika platform dengan propaganda atau pembatasan, seperti buzzer bayaran, kriminalisasi uu ite, dan perundungan data pribadi.

Keempat, klaim tentang “krisis ekonomi” selalu melibatkan seleksi data. Pemerintah bisa menonjolkan angka pertumbuhan, sementara gerakan pemuda menekankan upah dan harga. Maka tidak heran, berbagai data statistik kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah cenderung tidak sama dengan realitas masytakat sehari-hari.

Dekonstruksi menunjukkan bahwa data kemiskinan adalah arena pertarungan wacana, bukan kebenaran tunggal versi kekuasaan.

Penutup

Nepal dan Indonesia memperlihatkan kesamaan mendasar: pemuda menjadi motor perlawanan, jurang elite-rakyat memperlebar ketidakpuasan, partai politik gagal memberikan solusi, dan media sosial menjadi ruang baru perjuangan. Perbedaan utamanya ada pada konteks institusional dan taktik: Nepal lebih digital-native, Indonesia lebih hibrida.

Dekonstruksi membuka ruang pemahaman bahwa protes bukan sekadar aksi jalanan, tetapi juga arena simbolik di mana wacana diproduksi, dipertukarkan, dan dipertarungkan. Pada akhirnya, baik Nepal maupun Indonesia menunjukkan bahwa idealisme pemuda, seperti kata Pramoedya, tetap menjadi api yang menjaga bangsa agar tidak mati di tengah kepapaan dan kesenjangan.***

Penulis : Rozi H.

Daftar Bacaan

Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton & Company.

Kompas. (2025, January 1). UMP Jakarta 2025 naik menjadi Rp 5,396 juta. Retrieved from https://www.kompas.com/

Nepal News Network. (2025, September 5). Nepal’s Gen Z takes to the streets: A new wave of protests against elite politics. Retrieved from https://kathmandupost.com/

Pramoedya Ananta Toer. (1980). Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra.

Tempo. (2025, September 2). Gaji dan tunjangan DPR kembali disorot di tengah krisis ekonomi. Retrieved from https://www.tempo.co/

The Kathmandu Post. (2025, August 12). Government adjusts minimum wage to NPR 19,550 per month. Retrieved from https://kathmandupost.com/

BBC Indonesia. (2025, August 28). Demo mahasiswa Indonesia 2025: Tuntut keadilan sosial dan turunkan biaya hidup. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia