Prabowo dan Tiga Kaki Kepentingan: Nasionalisme, Elit dan Modal

Dua dekade lebih setelah runtuhnya Orde Baru, politik Indonesia masih menyimpan paradoks mendasar. Reformasi menjanjikan demokrasi yang lebih substantif, namun kenyataannya banyak ruang politik yang tetap dikuasai elit dan modal. Rakyat kerap hanya ditempatkan sebagai penonton, kadang sebagai suporter yang dimobilisasi, tetapi jarang benar-benar menjadi pemain utama.

Dalam konteks itulah, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dibaca. Ia hadir bukan hanya sebagai politisi, melainkan juga sebagai figur yang memiliki latar belakang militer, pengalaman pahit-manis sebagai oposisi maupun bagian dari pemerintahan, serta kiprah sebagai pengusaha. Dengan demikian, kepemimpinannya berdiri di atas tiga pijakan kepentingan: militer, politik, dan ekonomi.

Warisan 1998 dan Trauma Sejarah

Tahun 1998 sering dijadikan narasi besar tentang “rakyat yang menumbangkan Soeharto”. Namun jika ditelisik lebih jauh, runtuhnya Orde Baru bukan semata perlawanan rakyat, melainkan juga hasil perpecahan elit dan krisis ekonomi yang menghancurkan legitimasi rezim. Militer yang selama puluhan tahun menjadi penopang kekuasaan pun terbelah, sementara banyak elit politik dan ekonomi meninggalkan Soeharto.

Prabowo berada di jantung pusaran itu. Sebagai prajurit, ia menyaksikan bagaimana militer dijadikan alat, tetapi sekaligus bisa menjadi korban tarik-menarik elit sipil dan pemodal. Dari pengalaman ini, bisa dipahami mengapa sebagai presiden ia menaruh perhatian besar pada soal loyalitas, stabilitas, dan nasionalisme—tiga kata kunci yang identik dengan logika militer.

Dari Prajurit ke Elit Politik

Memasuki era reformasi, Prabowo terlempar ke luar lingkaran kekuasaan. Ia kemudian memilih jalan politik sipil dengan mendirikan Partai Gerindra. Sejak saat itu, ia masuk ke gelanggang demokrasi elektoral: membangun mesin partai, merangkul koalisi, dan bertarung dalam pemilu. Perjalanan panjang ini mengajarkannya bahwa politik Indonesia bukan semata soal idealisme nasionalis, tetapi lebih banyak tentang negosiasi, kompromi, dan konsensus di antara elit.

Dari sini, Prabowo tumbuh menjadi bagian dari elit politik baru. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa elit di Indonesia bersifat oportunis: setia pada presiden selama kepentingan mereka terakomodasi, tetapi mudah bergeser ketika ada tawaran lebih menguntungkan.

Pijakan Ekonomi: Modal Tak Terhindarkan

Selain militer dan politik, Prabowo juga seorang pengusaha. Artinya, ia memahami logika modal, jaringan kapital, dan kepentingan ekonomi internasional. Bagi siapa pun yang ingin memimpin Indonesia, mengelola hubungan dengan pemodal adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Mesin politik tidak bisa berjalan tanpa dana, sementara stabilitas negara pun sangat bergantung pada investasi dan aliran modal.

Namun, pijakan ekonomi inilah yang paling rawan menuai kritik. Ketika presiden terlalu dekat dengan pemodal, muncul risiko bahwa kebijakan negara lebih menguntungkan kelompok tertentu ketimbang rakyat luas. 

Dalam hal ini terlihat jelas: pemodal sering dianggap sebagai aktor yang justru mengendalikan elit politik dan bahkan bisa menekan presiden sekalipun.

Dilema Kepemimpinan Prabowo

Dari tiga pijakan inilah dilema kepemimpinan Prabowo muncul.

• Jika ia lebih menekankan logika militer, ia bisa dianggap membawa Indonesia ke arah otoritarianisme baru.

• Jika ia terlalu larut dalam kompromi politik, agenda nasionalisme dan ketegasan akan melemah di tengah tarik-ulur elit.

• Jika ia lebih berpihak pada kepentingan pemodal, ia berisiko menjadi presiden yang sekadar mengelola negara layaknya perusahaan.

Dengan kata lain, posisi Prabowo sangat rentan. Ia tahu sejarah 1998, ia memahami sulitnya mengendalikan elit sipil, tetapi ia juga sadar bahwa militer bukan jawaban tunggal. Pada saat yang sama, gerakan masyarakat sipil yang sering kritis terhadap wacana militerisasi pun berkali-kali dituduh rawan ditunggangi kepentingan asing. Di sinilah terlihat kompleksitas: setiap pijakan membawa risiko, dan tidak ada satu pun yang bisa ia abaikan begitu saja.

Skenario ke Depan

Jika ditarik ke depan, setidaknya ada tiga skenario yang bisa menggambarkan arah kepemimpinan Prabowo:

1. Otoritarian stabil.

Prabowo menekankan pijakan militer, mengedepankan stabilitas dan loyalitas aparat. Demokrasi melemah, tetapi negara tampak lebih terkendali.

2. Demokrasi lemah.

Prabowo lebih memilih kompromi politik, memberi ruang luas pada elit dan partai. Namun, ini membuat kebijakan negara mudah tersandera kepentingan kelompok, sementara rakyat tetap menjadi penonton.

3. Transisi menuju demokrasi substantif.

Skenario yang paling ideal tetapi juga paling sulit: Prabowo berhasil menyeimbangkan tiga pijakan, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi rakyat nyata di luar sekadar pemilu. Ini menuntut keberanian untuk menertibkan elit, mengendalikan pengaruh modal, dan memberi tempat bagi masyarakat sipil yang otentik.

Memasuki babak baru reformasi, Wacana konflik utama Indonesia bukan lagi negara melawan rakyat, tetapi dipertontonkan ke permukaan seolah elit melawan elit, dengan rakyat kerap terseret sebagai alat mobilisasi.

Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan presiden mana pun akan diuji. Prabowo tidak terkecuali.

Pertanyaan terpenting bukan lagi di mana pijakan Prabowo, tetapi bagaimana ia menyeimbangkan tiga pijakan tersebut untuk kepentingan rakyat luas. Apakah ia akan jatuh ke dalam jebakan elit dan modal seperti presiden-presiden sebelumnya, atau justru mampu membuka jalan bagi demokrasi yang lebih substantif?

Jawabannya mungkin baru bisa dilihat dalam beberapa tahun ke depan. Namun satu hal pasti: rakyat tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai penonton. Tanpa tekanan dari bawah, presiden—siapa pun dia—akan selalu lebih tergoda untuk berdiri tegak di atas kepentingan elit dan pemodal, ketimbang mendengar suara publik yang sebenarnya.***

Penulis: Rozi H.