Seruan Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Ova Emilia, yang beberapa hari lalu mengkritik kebijakan pemerintah Prabowo–Gibran, menandai titik penting. UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan hanya menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki. [1] Fajar.co id, 4/9/2025.
Namun publik tidak serta merta mengapresiasi. Sebagian netizen bertanya sinis: “UGM ke mana saja selama ini?” Sindiran ini merujuk pada dugaan perlindungan terhadap ijazah Presiden sebelumnya yang keasliannya sempat diragukan. UGM dianggap diam atau bahkan menutupi. Sebaliknya, ada pula yang mendukung, menyebut suara kampus hari ini penting, terutama di tengah banyak universitas yang sudah menyatakan darurat demokrasi.
Di sinilah kontradiksi lahir. Mengkritisi pemerintah memang benar, tetapi mempertanyakan rekam jejak UGM yang dianggap ambigu bisa jadi benar. Artinya hal ini menunjukkan bahwa peran kampus selalu berada dalam tarik menarik antara moralitas akademik dan tekanan politik.
Kebijakan Elit yang Ngawur
Sejak dilantik Oktober 2024, pemerintahan Prabowo–Gibran menghadirkan sejumlah kebijakan kontroversial. Evaluasi 100 hari pemerintahannya yang dilakukan akademisi UGM pada Februari 2025 mencatat beberapa catatan kritis:
1. Penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan dinilai langkah desperatif, bukan solusi jangka panjang.
2. Program makan bergizi gratis dan sekolah unggul masih sebatas janji tanpa arah implementasi.
3. Target pertumbuhan ekonomi 8% dianggap tidak realistis di tengah perlambatan global.
4. Kemitraan eksekutif–legislatif melemahkan fungsi check and balance, membuat DPR lebih berperan sebagai mitra ketimbang pengawas. [2]UGM.ac.id, 11/2/2025.
Dengan kata lain, kebijakan terlihat pro-rakyat, tetapi minim perencanaan dan tak berdaya dalam eksekusi. Dari sini, kritik rektor UGM menemukan pijakannya.
Benarkah Terjadi Retakan Kekuasaan Prabowo–Jokowi?
Sejak 2024, publik juga disuguhi drama politik antara Presiden Prabowo dan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Di satu sisi, Prabowo kerap menegaskan loyalitas. Dalam HUT Gerindra, ia bahkan berteriak: “Hidup Jokowi”. Ia juga menyebut ada pihak yang berusaha mengadu domba dirinya dengan Jokowi. [3]RMOL, 2/9/2025
Namun di lapangan, fakta retakan sulit ditutup-tutupi. Misalnya soal kebijakan gas melon 3 kg yang simpang-siur, di mana Prabowo sendiri mengaku tidak tahu adanya larangan penjualan. Mahasiswa dan publik menyebut Indonesia kini dipimpin oleh “matahari kembar”: Prabowo di kursi formal, Jokowi tetap punya pengaruh struktural.
Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI sekaligus anak Jokowi, bahkan sempat menyebut bahwa isu Prabowo-Jokowi retak hanyalah “adu domba” di media sosial. [4] Detik.com, 29/7/2025.
Fenomena ini memperlihatkan kebingungan: di permukaan Prabowo–Jokowi harmonis, tetapi di baliknya retakan kekuasaan sangat terasa.
Gimmick Politik ala Showbiz
Era politik hari ini tak berbeda jauh dengan industri hiburan. Jika publik terbiasa disuguhi prank dan drama antar-selebritis, arena politik juga penuh gimmick: teriakan panggung, rekayasa isu, hingga konten “adu domba” yang viral.
Masalahnya, gimmick ini sering kali menutupi substansi: rakyat tidak lagi membicarakan efektivitas kebijakan, tetapi sibuk membaca simbol dan teatrikalitas.
Loyalitas Elit: Siapa yang Dilayani?
Pertanyaan paling penting yang patut diajukan: kepada siapa elit politik hari ini loyal? Presiden yang sedang berkuasa, presiden lama yang masih punya pengaruh, partai politik, para pemodal yang membiayai kampanye, atau rakyat yang penderitaannya kerap dipinjam untuk mencari legitimasi?
Jawabannya terlihat jelas dari arah kebijakan: rakyat selalu dijadikan simbol, tetapi jarang menjadi pusat perhitungan.
Penutup
Pidato rektor UGM hanyalah satu bagian dari jejak kesadaran politik hari ini. Ia membuka retakan yang lebih besar: antara janji pro-rakyat dan kebijakan yang lemah, antara klaim harmonisasi Prabowo–Jokowi dan realitas konflik di tubuh elit, antara peran kampus sebagai benteng moral dan tuduhan keberpihakan.
Rentetan peristiwa politik atas semua ini membawa kita pada satu kesimpulan: politik Indonesia tidak bisa terus-menerus menggantungkan diri pada figur yang masih tersita kepentingannya pada elit, partai, dan pemodal. Yang dituntut hari ini adalah keberanian menjadikan rakyat bukan sekadar simbol penderitaan, melainkan pusat dari setiap keputusan.***
Penulis: Rozi H.
Komentar
Posting Komentar