Setelah Pulang Berdemonstrasi

Bumi gonjang-ganjing. Situasi sekarang bikin pusing. Yang ikut berdemo atau memilih diam, pada akhirnya sama-sama dipertanyakan: apa kata dunia? Pertanyaan ini bukan sekadar sinis, melainkan refleksi kritis atas nasib para demonstran di negeri ini.

Jangan ada dusta di antara kita: tidak semua aksi turun ke jalan lahir dari kepentingan rakyat. Selalu ada tangan butek dan kotor yang ikut bermain.

Suatu kebetulan, kondisi Indonesia hari ini membingungkan. Tiba-tiba para elit politik pembantu presiden, beberapa diantaranya mengeluarkan kebijakan yang ngelantur semua. Dari kelangkaan gas elpiji, klaim pulau, tambang di pulau nan indah daerah Timu sana sampai kenaikan pajak gila-gilaan. Lebih edan lagi, bisa-bisa nya ada kamera yang menyorot anggota dewan kita berjoget saat rakyat sudah muak di realitas.

Kita tentu masih ingat 1998. Situasinya gamblang. Musuh jelas bernama Rezim Orde Baru, lengkap dengan para jongos penipu dan juru tembak dimana-mana. Rakyat, mahasiswa, buruh, semuanya turun dengan satu tujuan: menumbangkan rezim.

Kini, situasinya berbeda. Pendemo tidak langsung menunjuk tumbangkan Rezim. Hanya menuntut ketidakpastian ekonomi sekarang. 

Namun apa daya. Aparat negara terlanjur brutal. Rakyat jadi korban. Rakyat pun marah. Sudah terjadi kerusuhan, tapi hanya beberapa titik. Termasuk rumah para anggota dewan yang perkataannya dianggap menyakiti rakyat.

Bukan lagi zaman Soeharto, Bung. Demo di era demokrasi memberi ruang, tapi ruang itu justru melahirkan fragmentasi. Tak perlu lagi stiker atau pamflet bertuliskan “Piye kabare? Masih enak jamanku, toh?”—sekarang tiap kelompok bisa membawa bendera sendiri, tuntutan sendiri, bahkan saling serang antar barisan.

Demo untuk Rakyat vs Demo untuk Elit

Di titik inilah pola patron–klien bekerja. Patron adalah elit politik atau cukong yang punya sumber daya; klien adalah massa aksi yang dijadikan kaki di jalanan. Patron mengatur isu, menentukan arah tuntutan, bahkan menegosiasikan hasilnya. Klien menanggung risiko: berhadapan dengan polisi, pulang dengan luka, mendapat stigma anarkis. Patron meraih untung politik atau materi, klien menanggung darah dan air mata.

Ironinya, relasi ini tidak sederhana. Patron tak bisa hidup tanpa klien. Massa adalah legitimasi mereka. Tanpa kerumunan, tak ada daya tawar politik. Karena itu, relasi patron–klien selalu rapuh, penuh negosiasi dan manipulasi. Patron membutuhkan, klien bisa membelot, dan kesetiaan bisa dipertukarkan dengan uang atau janji jabatan.

Seharusnya massa sadar. Demonstrasi bukan sekadar turun ramai-ramai, apalagi untuk sekadar difoto lalu diunggah di media sosial. Ia butuh kesadaran politik, pemahaman isu, rapat internal yang serius, aliansi yang jujur, dan strategi teknis lapangan. Tanpa itu, massa hanya menjadi pion, sekadar “tubuh” yang dipertaruhkan demi transaksi di ruang gelap.

Demokrasi memang membuka ruang bebas. Tapi kebebasan itu tak otomatis bersih. Justru di dalamnya tumbuh banyak wajah: yang benar-benar revolusioner, yang hanya onani teori, hingga yang bermain dengan cukong. Identitas keluar dari belenggunya, saling klaim sebagai paling murni, tapi pada akhirnya semua bisa diseret dalam permainan patron yang lebih besar.

Sepulang dari Demo

Dengan darah dan air mata, massa pendemo tetap pantas mendapat penghormatan. Mereka yang tulus harus diakui perjuangannya. Tetapi kesadaran baru juga harus lahir: jangan biarkan demonstrasi jadi alat patron, jangan biarkan rakyat hanya jadi klien.

Sebab bila demikian, demokrasi yang kita banggakan hanya tinggal panggung penuh topeng, di mana yang tertawa lebar adalah para patron, sementara klien pulang dengan memar.***

Penulis : Rozi H